JAN 17, 2002 (AIC) —— Seruan mogok pada hari pertama (16/1) dari tiga hari yang direncanakan berlangsung sukses. Manakala Bus angkutan penumpang umum antar daerah jurusan Timur dan Barat Acheh, Rabu, tidak beroperasi, menyusul adanya imbauan mogok dari Gerakan Acheh Merdeka (GAM) selama tiga hari mulai 16 hingga 18 Januari 2002.
BERDASARKAN pemantauan koresponden AIC di sejumlah terminal, bus AKAP (antar-kabupaten dan antar-provinsi) di Banda Acheh tampak sepi. Tidak ada satu bus pun yang berangkat atau sebaliknya. Meski pihak aparat TNI/Polri sudah mengimbau perusahaan bus tetap beroperasi, namun tidak satu pun yang menjalankan armadanya. Suasana di terminal tampak sepi, hanya satu dua kendaraan yang parkir. Itu pun bus yang baru tiba Selasa (15/1) malam. Para perusahaan angkutan tidak mau mengambil resiko untuk beroperasi sejak kemarin hingga dua hari berikutnya, karena tidak ada jaminan keamanan bagi mereka.
Perusahaan angkutan AKAP tidak beroperasi, karena sejak Selasa lalu tidak ada calon penumpang yang memesan tiket. Bahkan ada beberapa calon penumpang yang telah memesan tiket untuk tiga hari itu, minta dibatalkan.
"Sebenarnya kami bersedia beroperasi sesuai imbauan aparat, tapi karena tidak ada penumpang yang pesan tiket, kan tidak mungkin kita beroperasi," kata salah seorang pengusaha bus yang tidak bersedia disebut namanya.
Sebelumnya, para sopir bus angkutan AKAP mengaku sedang menunggu perintah dari pemilik armada untuk beroperasi.
"Kami sedang menunggu perintah toke armada. Kami operasi atau tidak, menyusul adanya seruan mogok dari pihak GAM selama tiga hari," kata para sopir bus saat ditemui di terminal Seutui, Kota Banda Acheh.
Salah seorang sopir yang minta namanya tidak ditulis dengan alasan keamanan, mengatakan, nasib mereka ibarat boh limeng leumiek (buah belimbing masak-Red) yakni terjepit di antara dua bungkahan batu.
"Artinya, beroperasi atau tidak pada hari itu, risikonya sama. Kami sangat khawatir, jika menjalankan armada tempat kami mencari rezeki tiba-tiba dibakar," jelas para sopir.
Meski ada jaminan keamanan, namun kekhawatiran sopir masih tinggi. "Sejauh mana aparat bisa mengawal jalan raya Banda Acheh-Medan (Sumut) begitu panjang mencapai 450 kilometer," kata mereka.
Perdagangan Lumpuh
Sejumlah pusat perdagangan dan perbelanjaan yang ada di Banda Acheh, Rabu, terlihat lumpuh total dan sepi konsumen, menyusul adanya imbauan mogok selama tiga hari berturut-turut mulai 16 hingga 18 Januari 2002.
Menurut pantauan Antara di Banda Acheh, Rabu, semua pusat perdagangan, seperti Pasar Setui, Peunayong, dan Pasar Acheh, tutup, sehingga tidak ada transaksi jual beli.
Syukri, seorang penjual warung kopi di kawasan Jambo Tape, Banda Acheh mengatakan, biasanya setiap pagi sudah ramai orang yang hendak minum kopi di warungnya, tetapi hingga saat ini tidak satupun konsumen yang datang untuk minum kopi.
Sejumlah pertokoan dan kios kecil juga terlihat tutup, konsumen di kawasan itu sangat lengang dari lalu lalang, sedangkan pusat pertokoan itu hanya tampak dijaga oleh aparat yang berpatroli.
Keadaan mogok yang berlangsung dari 16-18 Januari 2002, banyak dari pedagang mengaku akan membuka tokonya apabila situasinya kembali normal, dan konsumen banyak yang membeli kebutuhannya seperti pada hari-hari sebelumnya.
Beberapa hari lalu pihak Panglima Tentra Acheh-ASNLF Komando Pusat Tiro, Yang Mulia Tgk. Abdullah Syafie mengimbau masyarakat untuk melakukan mogok total melalui Jurubicara Militer ASNLF Tgk. Sofyan Daud. Pemogokan ini dikecualikan bagi mereka yang bekerja di tempat-tempat vital (awam) seperti rumah sakit, PMI, PLN.
Anjuran serupa beberapa waktu sebelumnya juga diikuti masyarakat karena kebersamaan yang telah terjalin akibat penderitaan yang sama, meskipun ditengah ancaman teror yang dijalankan militer Indon. Ini suatu pertanda bahwa rakyat Acheh masih cinta dengan perjuangan kemerdekaan.
Kutaradja sepi, seruan NAD tak didengar rakyat
Menjelang petang, Rabu (16/1), warga Banda Acheh mulai berani keluar dengan menggunakan kendaraan pribadi dan beraktivitas. Kendati demikian, keadaan Kota Acheh belum kembali normal sepenuhnya. Sejak pagi, hampir seluruh warga Kota Serambi Mekah ini tidak melakukan aktivitas seperti biasanya. Pemogokan massal terjadi, menyusul seruan Panglima Perang Gerakan Acheh Merdeka Tengku Abdullah Syafei untuk mogok mulai 16 hingga 18 Januari mendatang. Sebagian masyarakat Nanggroe Acheh Darussalam tak menghiraukan permintaan DPRD setempat supaya tidak ikut-ikutan mogok.
Kepolisian setempat mengantisipasi aksi pemogokan ini dengan mengoperasikan angkutan-angkutan umum. Sebagian pedagang di pasar tradisional Pasar Acheh tetap berjualan, tapi tentu saja tak ada pembelinya.
Sebagian besar warga di Acheh memilih untuk berdiam di rumah menyusul seruan mogok massal oleh Gerakan Acheh Merdeka pada 16 hingga 18 Januari mendatang. Akibatnya, situasi lalu lintas sepi karena mayoritas angkutan umum tak beroperasi. Selain itu, sekolah-sekolah terpaksa tutup karena banyak murid dan guru absen. Situasi lengang ditambah mayoritas toko dan swalayan yang tutup.
Tapi tidak demikian dengan beberapa kantor pemerintah, seperti Kantor Pajak dan Kantor Bank Pembangunan Daerah. Kedua kantor tadi tetap buka, meski banyak pegawai yang tak masuk. Demikian pemantauan SCTV, di Acheh, Rabu (16/1) pagi. Para pegawa indon terpaksa masuk kerja karena tempat kerjanya diawasi militer dan polis indon untuk mendata pegawai yang mogok.
Menjelang siang hari, beberapa anggota masyarakat mulai berani beraktivitas di luar rumah meski hanya menggunakan sepeda motor. Beberapa angkutan bus sekolah dan mahasiswa seperti DAMRI dan bus bantuan Pertamina pun mulai mengangkut penumpang. Namun, para sopir dan kondektur bus adalah anggota Dinas Lalu Lintas Kepolisian indon.
Dua hari sebelumnya, Gubernur Indon di Acheh Abdullah Puteh meminta rakyat tak mempedulikan ajakan mogok massal GAM.
Selain Puteh, pernyataan sikap serupa juga diserukan Kepala ketua polis Indon di Acheh Polisi Manggabarani, Panglima Komando Lapangan Operasi Brigadir Jenderal TNI Djali Yusuf, Kepala Kejaksaan Tinggi Sunaryo, dan Wakil Ketua DPRD Acheh Teuku Bachrum.
Dengan berhasilnya pelaksanaan mogok tersebut, maka terbukti bahwa pemerintah NAD tak mendapat tempat di hati rakyat Acheh.
Militer Indon sita SIM & STNK supir angkutan awam
Sehari menjelang aksi mogok umum penolakan pembentukan KODAM I Iskandar Muda, aparat keamanan melakukan penyitaan SIM (driver license) supir angkutan kota. Salah seorang masyarakat yang tak ingin disebut namanya melaporkan sejak pukul 10:00 WIB, aparat menahan SIM supir labi-labi di lintasan Banda Acheh-Lhok’nga. Penyitaan juga berlangsung di Lam Ateuk-Acheh Besar Selasa (15/1/2002).
"Aparat keamanan memerintahkan para supir labi-labi untuk mengambil SIM yang telah disita di pos-pos terdekat, kalau tidak, aparat bilang mobilnya akan dibakar dan orangnya akan ‘diambil’ di rumah," jelasnya sedikit gentar.
Sementara itu dilaporkan penyitaan STNK (lesen kereta) juga berlangsung di Blang Pidie, Tapak Tuan, dan Meulaboh, serta di terminal Simpang Pasee-Acheh utara.
Bom meledak, TNI ancam pemilik toko
Masyarakat Kuta Puntet Kecamatan Blang Mangat siang tadi dikejutkan dengan ledakan bom aparat Keamanan, sesaat usai penyisiran. Peristiwa yang terjadi Selasa (15/1/2002) pukul 21.45 WIB itu dilaporkan Posko Pemantauan Mogok Massal (PPMM) Acheh Utara tidak ada korban yang jatuh.
Masih menurut laporan PPMM Acheh Utara, sekitar 50-an aparat keamanan melakukan penyisiran dan mengasari warga Geudong yang hanya berjarak 10 km dari lokasi peledakan. Hingga berita ini diturunkan belum diperoleh laporan berapa korban yang jatuh di pihak masyarakat sipil pasca penyisiran.
Sementara itu, di desa Kandang kecamatan Muara Dua juga dilaporkan aparat TNI/Polri melepaskan rentetan tembakan ke udara pada pukul 23.30 WIB. Diduga, rentetan tembakan itu merupakan shock therapy terhadap masyarakat berkaitan usaha penggagalan mogok massal menolak Kodam di Acheh.
TNI/Polri meledakkan sebuah bom sekitar pukul 19:20 WIB di sebuah lahan kosong dan diikuti dengan tembakan manuver ke segala penjuru di kecamatan Samudera Geudong, Demikian laporan Posko Pemantauan Mogok Massal Acheh Utara kepada FPDRA, Selasa (15/1/2001).
Peledakan bom yang disertai dengan tembakan manuver tersebut membuat masyarakat di kecamatan Samudera Geudong menjadi ketakutan. Pasalnya peledakan tersebut terjadi setelah shalat maghrib selesai, sehingga masyarakat yang baru pulang dari masjid terpaksa lari terbirit-birit pulang ke rumah.
Sementara itu, menurut salah seorang warga yang enggan namanya diberitakan. TNI/Polri gabungan dari pos Koramil dan Polsek Samudera Geudong sebelumnya telah mengancam pemilik toko untuk membuka tokonya.
"TNI/Polri sore tadi mendatangi toko-toko dipasar kecamatan, dan mengancam agar toko besok tetap dibuka. Dan barang siapa yang tidak membuka tokonya, maka barang di tokonya akan diambil aparat dan pemilik toko akan ditangkap," aku warga tersebut kepada relawan posko di sana.
Disebut-sebut, kedua aksi mencekamkan masyarakat itu erat kaitannya dengan usaha TNI/Polri untuk menggagalkan mogok massal rakyat Acheh menolak Kodam.
Spanduk Tolak KODAM Milik Mahasiswa Diturunkan Militer
Aparat keamanan dengan mengenderai mobil Taft dan Kijang warna biru dongker plat BK 122 AA menurunkan dan mengambil spanduk-spanduk yang bertuliskan tentang penolakan KODAM di Acheh yang digelar mahasiswa di Kota Pelajar dan Mahasiswa (Kopelma) Darussalam Banda Acheh. Demikian dilaporkan Rahmat, Ketua Komite Dewan Kampus (KDK) Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) dan Hidayat, Ketua KDK IAIN Ar-Raniry.
Kedua spanduk yang dibentangkan di kampus Unsyiah dan IAIN Ar-Raniry itu diturunkan aparat pada pukul 23.30 WIB, Rabu (16/01/2001) kemarin. Menurut Hidayat, penurunan dan pengambilan spanduk oleh aparat militer ini merupakan bentuk sabotase yang bersifat provokasi untuk menggagalkan aksi Mogok Massal rakyat Acheh menolak KODAM.
"Usaha penggagalan aksi mogok massal rakyat Acheh menolak KODAM melalui pola-pola represif ini merupakan ekspresi kepanikan pemerintah RI yang diwakili Pemda Acheh dan Militer. Andai saja mereka berusaha menggagalkan aksi ini secara demokratis seperti yang kami lakukan, kami bisa memahami dan menghargainya. Tapi ini tidak, mereka memang sebuah pemerintahan yang despotik dan otoriter," ujar Hidayat.
Rahmat, Ketua KDK Unsyiah yang dihubungi FPDRA News secara terpisah menyebutkan bahwa perampasan spanduk Tolak Kodam itu merupakan wujud kekalahan pemerintahan RI untuk merebut pengaruhnya di hati rakyat Acheh secara damai.
Karena itu, kata Rahmat, pemerintah RI melakukan tindakan-tindakan represif. "Kami mengutuk perampasan spanduk Tolak Kodam itu dan segala bentuk tindak represif militer terhadap mahasiswa dan rakyat Acheh," tegas Rahmat.
Spanduk yang dirampas aparat keamanan itu bertulis di Unsyiah "Jangan Terima Militer Dalam Bentuk Apapun Apalagi Kodam," dan "Tolak Kodam" di kampus IAIN.
