Tahun ini Pemerintah Aceh hanya menghabiskan energinya untuk Lembaga Wali Nanggroe, Bendera, dan Lambang Aceh. Bisa dibilang setahun ini adalah tahun Wali Nanggroe, Lambang dan Bendera Aceh," kata Abdullah Abdul Muthalib perwakilan dari TIM LSM di Aceh dalam diskusi tersebut.
BANDA ACEH - Staff Ahli Gubernur Aceh Bidang Pemerintahan, Zulkifli, mengakui adanya sejumlah kelemahan dalam kinerja kepemerintahan setahun terakhir ini.
"Selama setahun ini memang ada kelemahan. Namun kami meminta kepada semua pihak agar tidak hanya mengkritik, tetapi juga memberikan solusi agar bisa menjadi pertimbangan dan masukan untuk Pak Gubernur dalam mengambil kebijakan dan melakukan perubahan yang lebih baik nantinya," kata Zulkifli dalam Seminar dan Diskusi Publik Setahun 'Zikir' Memimpin, Selasa (25/6) yang diselenggarakan oleh Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) di Grand Nanggroe Hotel Banda Aceh.
Zulkifli menjelaskan, selama 9 tahun terakhir di Aceh selalu terjadi keterlambatan pengesahan anggaran, hingga menyebabkan sejumlah realisasi program yang telah direncanakan pemerintah tidak berjalan dengan baik.
"Pendapatan kita sangat minim. Sekarang bisa bertahan karena ada dana Otsus, kalau sudah tidak ada lagi, kedepannya tidak tahu bagaimana. Anggaran yang dikelola pemerintah hanya 30 persen untuk publik, sementara 70 persen sudah habis untuk belanja pegawai. Mayoritas pendapatan kabupaten/kota juga rata-rata tidak sampai diatas 10 pesen .
"Selama setahun ini memang ada kelemahan. Namun kami meminta kepada semua pihak agar tidak hanya mengkritik, tetapi juga memberikan solusi agar bisa menjadi pertimbangan dan masukan untuk Pak Gubernur dalam mengambil kebijakan dan melakukan perubahan yang lebih baik nantinya," kata Zulkifli dalam Seminar dan Diskusi Publik Setahun 'Zikir' Memimpin, Selasa (25/6) yang diselenggarakan oleh Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) di Grand Nanggroe Hotel Banda Aceh.
Zulkifli menjelaskan, selama 9 tahun terakhir di Aceh selalu terjadi keterlambatan pengesahan anggaran, hingga menyebabkan sejumlah realisasi program yang telah direncanakan pemerintah tidak berjalan dengan baik.
"Pendapatan kita sangat minim. Sekarang bisa bertahan karena ada dana Otsus, kalau sudah tidak ada lagi, kedepannya tidak tahu bagaimana. Anggaran yang dikelola pemerintah hanya 30 persen untuk publik, sementara 70 persen sudah habis untuk belanja pegawai. Mayoritas pendapatan kabupaten/kota juga rata-rata tidak sampai diatas 10 pesen .
Tidak ada komentar:
Posting Komentar