Banda Aceh - Gubernur Aceh Abdullah Zaini menyatakan, masa cooling down evaluasi Qanun Aceh No. 3 Tahun 2013 bakal diperpanjang lagi hingga 15 Oktober nanti.
Padahal, menurut kesepakatan sebelumnya, masa tenang tersebut seharusnya sudah akan berakhir 14 Agustus ini.
“Penambahan waktu kembali dilakukan karena pemerintah pusat dan Pemprov Aceh masih belum menemukan titik temu soal bendera Aceh,” kata Zaini usai menghadiri pertemuan di Kantor Kementerian Dalam Negeri Jakarta, Rabu kemarin (31/7).
Selama perpanjangan masa tenang tersebut, pembahasan lebih dikonsentrasikan pada berbagai persoalan Aceh lainnya. Diantaranya adalah soal Rancangan Peraturan Pemerintah Minyak Bumi dan Gas (RPP Migas) Aceh-yang sampai hari ini belum juga dituntaskan pemerintah pusat sesuai janji sebelumnya.
Oleh karena itu, pembahasan lanjutan mengenai bendera Aceh berkemungkinan besara akan dibahas belakangan. Pemprov Aceh, kata dia, mengimbau warganya agar tidak mengibarkan atribut tersebut hingga masa tenang berakhir.
“Jangan sampai ada kegiatan-kegiatan yang dapat merusak kesepakatan yang telah diambil bersama-sama,” ujarnya. []
---
Sumber : Republika / Diliput News
Aceh Besar– Bupati Aceh Besar Mukhlis Basyah menyerahkan bingkisan lebaran untuk para perangkat gampong dan imam masjid kecamatan se-Kabupaten Aceh Besar, Senin (29/7/2013).
Bingkisan tersebut secara simbolis diterima oleh Camat Lembah Seulawah, Munsyi Abdullah SH. Kegiatan tersebut sekaligus dirangkai dengan silaturahmi dan buka puasa bersama di Meuligo Aceh Besar di Kota Jantho.
Mukhlis Basyah dalam sambutannya mengemukakan, bulan Ramadhan sebagai bulan yang penuh berkah dan rahmat, serta bulan yang penuh pengampunan sangat tepat dijadikan sebagai momen untuk mempererat tali silaturrahmi dengan sesama umat muslim dan seluruh elemen masyarakat.
Atas nama Pemkab Aceh Besar, ia mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara sekalian yang telah berkesempatan hadir dalam buka bersama dan silaturrahmi kali ini.
“Meskipun sebagian besar dari kita meninggalkan semua kesibukan, termasuk para Muspika dari setiap kecamatan yang dengan ikhlas menuju Kota Jantho pada sore hari ini tidak ada niat lain selain menjalin silaturrahmi untuk kebersamaan kita di bulan yang mulia ini,” kata Mukhlis Basyah.
Diharapkan melalui acara tersebut dapat mempererat dan memperkokoh hubungan silaturrahmi keluarga besar Pemkab Aceh Besar, unsur Muspida, dan masyarakat, sehingga semangat untuk terus membangun Kabupaten Aceh Besar ke depan terus menggelora dan berkobar.
Di samping itu, diharapkan pula hangatnya kebersamaan semua komponen masyarakat dapat terus berlanjut untuk seterusnya.
“Semoga momentum Ramadhan ini dapat menjadi titik balik untuk kita bersama-sama mengintrospeksi diri guna mensucikan diri untuk kembali bersiap menghadapi bulan-bulan selanjutnya,” ungkap Bupati Aceh Besar.
Sementara itu, dalam tausiahnya, Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Besar, Tgk H Muhammad MJ, mengajak seluruh umat Islam untuk senantiasa meningkatkan iman dan taqwa, terlebih bulan Ramadhan menjanjikan banyak kelebihan dan pahala yang berlipatganda.
“Di bulan Ramadhan pula, tambahnya, Allah SWT menurunkan satu malam yang sangat mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Oleh karena itulah, diharapkan umat Islam selalu berlomba-lomba mengukir amal kebaikan untuk menggapai rahmat dan hidayah-Nya,” ujar Tgk H Muhammad MJ.
Hadir dalam kegiatan tersebut Wabup, Drs Syamsulrizal MKes, Sekdakab Drs Jailani Ahmad MM, Muspida Aceh Besar, para staf Ahli Bupati, para Asisten Bupati, Kepala SKPK, camat, para keuchik, dan ratusan tokoh masyarakat Aceh Besar.[]
---
Sumber : Warta Aceh
Banda Aceh - Rencana pengibaran bendera Bulan Bintang pada tanggal 15 Agustus 2013 di Aceh ditentang keras oleh Pangdam Iskandar Muda. Pangdam, Mayor Jenderal TNI Zahari Siregar secara tegas mengatakan di Aceh tidak perlu adanya pengibaran bendera yang mirip dengan bendera separtis GAM tersebut.
"Tidak perlu dikibarkan sejak mulai 15 Agustus sampai setelah itu, apa lagi 17 Agustus," kata Mayjen Zahari Siregar, Senin (29/7) usai buka puasa bersama di Pendopo Gubernur Aceh di Banda Aceh.
Katanya, Aceh merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka hanya ada satu bendera yang boleh berkibar di Aceh menjelang peringatan kemerdekaan RI yaitu bendera Merah Putih.
Bahkan katanya, sejak tanggal 1 Agustus 2013 akan memperbanyak mengibarkan bendera Merah Putih di seluruh Aceh. "Jadi saya mengimbau kepada seluruh masyarakat Aceh agar menaikkan bendera merah putih saja, tidak boleh ada berkibar bendera selain merah putih," tukasnya.
Saat dipertegas tindakan apa yang akan diambil bila ada bendera bulan bintang berkibar. Zahari mengatakan akan memerintahkan pasukan untuk menurunkan bendera tersebut. "Kalau ada yang berkibar, akan kita turunkan," tukasnya.
Zahari menambahkan, persoalan ini sudah disampaikan pada Gubernur Aceh agar di Aceh hanya bendera merah putih yang berkibar menjelang peringatan kemerdekaan RI. Gubernur Aceh juga telah menyanggupi persoalan itu dan bahkan Gubernur menampik telah memerintahkan untuk mengibarkan bendera tersebut.
"Kata Gubernur waktu itu di depan Polda Aceh juga, tidak ada perintah dari Pemerintah Aceh menaikkan bendera bulan bintang, kalau pun ada yang menaikkan itu oknum tertentu yang mengatasnamakan Pemerintah Aceh," tuturnya.
Oleh karena itu, ia mengimbau kepada seluruh rakyat Aceh agar tidak menaikkan bendera bulan bintang. Akan tetapi, rakyat Aceh menjelang peringatan hari kemerdekaan Indonesia dibolehkan hanya mengibarkan bendera merah putih.
Lanjutnya, hargailah pengorbanan pahlawan kita dulu yang telah merelakan nyawa untuk mempertahankan tanah air ini. Kemerdekaan pun bukan hadiah dari negara lain, akan tetapi ini hasil perjuangan rakyat Indonesia untuk merebut kemerdekaan dari tangan penjajah di masa itu. []
---
Sumber : Merdeka / The Globe Journal
Banda Aceh - Pemukulan terhadap Wakil Ketua Partai Aceh (PA), Kamaruddin alias Abu Razak oleh teman sendiri kembali terjadi. Insiden tersebut terjadi di dalam pendopo Gubernur Aceh yang dilakukan oleh Kader Partai Aceh wilayah Pidie Jaya.
Informasi yang diperoleh The Globe Journal dari kepolisian menjelaskan, kejadian itu berawal setelah buka puasa bersama dengan Muspida di Pendopo Gubernur Aceh, sekitar pukul 20.20 WIB. Hadir dalam acara tersebut Gubernur Zaini Abdullah dan Wali Nanggroe Malik Mahmud.
Ketika Abu Razak hendak menaiki mobil, dirinya langsung dihadang oleh Kader PA wilyah Pidie Jaya, berinisial SM.
Pelaku tiba-tiba menonjok korban mengenai wajahnya hingga memar. Melihat kejadian tersebut, pengawal Abu Razak pun tidak tinggal diam langsung membalas perlakuan SM sehingga petugas pengawal pendopo dari kepolisian pun langsung mengeluarkan pistolnya untuk mengamankan pelaku.
Secara kongkrit pihak kepolisian belum mengetahui motif pemukulan tersebut. Namun isu yang berkembang adanya ketidakpuasan terhadap pelaku terhadap kepemimpinan Abu Razak.
"Besok saja yang kita jelaskan karena masih dalam proses pemeriksaan, belum jelas nanti setelah ada hasil saya sampaikan," ujar Kasat Reskrim Poltabes Banda Aceh, Erlingtang Jaya kepada The Globe Journal, Minggu malam (28/07/2013).
Saat ini pelaku telah diamankan oleh kepolisian di Guest House Pendopo. Sedangkan Abu Razak langsung meninggalkan pendopo.
The Globe Journal belum berhasil memperoleh konfirmasi dari Abu Razak tentang insiden ini. Telpon seluler Abu Razak yang dihubungi The Globe Journal tidak aktif. []
---
Sumber : The Globe Journal
Aceh Utara - Setelah lahirnya perdamaian MoU Helsinki antara RI-GAM, di Aceh saat ini banyak bermunculan kelompok-kelompok premanisme di Aceh dengan mengaku-ngaku sebagai mantan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
"Mereka mengatas namakan GAM, hanya untuk melakukan pemerasan dan mafia proyek," demikian kata Tgk Hasnawi Ilyas, kepada Wartawan Aceh National Post.com, Kamis kemarin (25/7).
Seperti halnya Abdullah Saleh, ujar Hasnawi, dia bukan seorang mantan pejuang GAM ataupun bukan GAM murni. Abdullah Saleh yang juga Anggota Komisi A DPRA hanya GAM rakitan, atau GAM 16 sesudah penandatanganan damai.
"Kalangan Partai Aceh (PA) sekarang, kebanyakan GAM yang lahir pada tanggal 16 Agustus 2011 atau setelah damai Aceh," ujar mantan TNA wilayah Bate Iliek ini.
Dengan demikian, agar kondisi keamanan dan menghindari aksi premanisme ini, pihaknya meminta kepada seluruh Panglima Wilayah dan Daerah serta Panglima Sago diharapkan untuk mendata kembali para mantan GAM/TNA yang benar-benar turun ikut berjuang ketika komflik.
Sebab, saat ini setelah damai bukan hanya saja mereka meresahkan masyarakat, dan yang sangat disesalkan lagi GAM/TNA yang murni malah disingkirkan. Melainkan yang dulu sebagai cuwak (mata-mata musuh,red) justru yang dijunjung tinggi.
"Kami harap jangan ada lagi kombatan GAM yang di sia-siakan, kenapa waktu perang kita kawan. Namun sesudah damai kita menjadi lawan," demikian disampaikan Awi Juli, Koordinator Forum Aneuk Nangroe Aceh Peduli Damai Sejahtera (FANAPDS). [Ipin]
Sumber : Aceh National Post
Foto : Ilustrasi
Banda Aceh - Komite Dewan Pertimbangan Percepatan Pemekaran Aceh Leuser Antara (KP3 ALA) Pusat Armen Desky mengatakan idealnya Aceh menjadi tiga provinsi guna mempercepat pembangunan di wilayah tersebut.
“Idealnya di Aceh punya tiga provinsi dengan satu Wali Nanggroe guna menarik dana pusat bisa lebih banyak diberikan ke wilayah ujung barat sumatera ini,” katanya yang dihubungi dari Banda Aceh,kemarin.
Hal tersebut disampaikan terkait isu pemekaran Provinsi Aceh Leuser Antara dan Aceh Barat Selatan (ALA dan ABAS).
Selanjutnya, Armen Desky yang juga mantan Bupati Aceh Tenggara itu mengatakan dengan pemekaran dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Aceh.
“Saat ini angka pengangguran dan kemiskinan masih banyak, karena tidak adanya produksi apapun di Aceh yang wilayahnya cukup luas,” katanya menambahkan.
Provinsi Aceh dengan jumlah penduduk mencapai sekitar 4,7 juta jiwa itu tersebar di 23 kabupaten dan kota.
“Pemekaran jangan diartinya Aceh ‘akan terbelah’ tapi justru kita disatukan oleh seorang ‘Wali Nanggroe’. Upaya pemerataan pembangunan akan cepat direalisasikan jika Aceh menjadi tiga provinsi,” kata Armen Desky.
Dipihak lain, ia juga memastikan Provinsi ALA akan terwujud sebelum pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2014, dengan alasan surat persetujuan dari pusat saat ini sudah di meja Sekretariat Negara.
“Kita mendoakan saja, jika tidak ada halangan maka pemekaran provinsi untuk melahirkan ALA akan terwujud pada 2014. Untuk provinsi ABAS juga sedang sama-sama berjuang agar bisa terwujud,” katanya menambahkan.
Namun, Armen Desky menyatakan sepakat untuk sementara wilayah barat dan selatan Aceh (ABAS) bergabung ke Provinsi ALA sambil menunggu tuntasnya persyaratan administrasi yang dibutuhkan Pemerintah Pusat. []
Sumber : Antara / Diliput News
Jakarta - Pemerintah pusat tetap mendesak Pemerintah Provinsi dan DPR Aceh (DPRA) mengubah komposisi bendera Aceh agar tidak persis sama dengan bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Bendera GAM dikhawatirkan menimbulkan perpecahan di Aceh.
“Kalau mereka (Pemprov Aceh dan DPRA) tetap mempertahankan lambang GAM, ada kelompok masyarakat yang menyatakan mau mendirikan provinsi sendiri saja. Mereka adalah Aceh Barat-Selatan (ABAS), Aceh Leuser Antara (ALA) dan Gayo. Ini kan tidak sehat,” ujar Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Djohermansyah Djohan saat ditemui di kantornya, Jumat kemarin (26/7/2013).
Padahal, kata dia, sesuai Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) Helsinki 2005, bendera dan lambang Aceh harus menjamin persatuan dan kesatuan Aceh. “Keinginan untuk mendirikan provinsi sendiri itu kan cerminan terganggunya kerukunan di Aceh,” pungkasnya.
Bahkan, menurutnya, potensi perpecahan bukan hanya muncul di Aceh. Ia menambahkan, apabila bendera Aceh yang sama dengan bendera Papua, sejumlah wilayah lain yang pernah punya sejarah dengan separatisme ingin menggunakan bendera gerakan separatis.
“Ada keinginan kelompok di Papua, Maluku, dan DI/TII yang ingin membuat bendera mirip dengan kelompok separatis," ujarnya.
Djohermansyah mengatakan, pemerintah tidak berniat mengubah bendera Aceh secara keseluruhan. Dituturkannya, pihaknya hanya meminta gambar bendera tersebut diubah sedikit saja.
“Kami cuma minta mereka mengubah sedikit saja. Misalnya, tambahkan garis, atau beri warna putih di latar belakangnya,” lanjutnya.
Perdebatan panjang antara pemerintah pusat dan Pemprov Aceh serta DPRA dimulai dari disahkannya Qanun Lambang dan Bendera Aceh. Salah satu klausulnya mengatur lambang Aceh sama dengan lambang Gerakan Aceh Merdeka. Padahal, Nota Kesepahaman Helsinki mengatur bahwa penggunaan lambang yang mirip dengan lambang GAM dilarang.
Dalil pemerintah pusat, Qanun itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah. Di sisi lain, pihak Aceh bersikukuh bahwa penggunaan lambang Aceh itu bukan berarti Aceh meminta merdeka. []
Sumber : Kompas
Banda Aceh – Setelah Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan beberapa menterinya telah mengunjungi dampak dan korban gempa Gayo beberapa waktu lalu. Kali ini giliran mantan wakil presiden RI Jusuf Kalla dikabarkan akan ke Aceh Senin (29/07/2013).
“Iya benar, pak Yusuf Kalla akan ke Aceh Senin ini,” kata Kepala Biro Humas Pemerintah Aceh, Nurdin F Jose kepada The Globe Journal, Sabtu (27/07/2013).
Kabarnya, Yusuf Kalla ke Aceh sebagai Kepala Palang Merah Indonesia (PMI) bersama tim Palang Merah Amerika Serikat.
Dari Jakarta kata Nurdin F Jose, Jusuf Kalla langsung mendarat di bandara Rembele, Bener Meriah, dan langsung ingin meninjau korban gempa Gayo yang meluluhlantakkan fasilitas umum dan rumah warga. []
Sumber : The Globe Journal
